APBD Perubahan Kabupaten Bekasi Ditolak, Gunawan Soroti Kerja Pejabat Sekretaris Daerah

HarianSederhana.com, KABUPATEN BEKASI - Tak ada waktu tanpa masalah, kalimat itu sangat tepat mewakili kondisi Kabupaten Bekasi saat ini. Belum usai persoalan Pilwabup Bekasi dan penetapan Akhmad Marjuki sebagai Wakil Bupati Bekasi, kini masalah baru datang lagi.

Permasalahan tersebut muncul lantaran APBD Perubahan Kabupaten Bekasi 2021 yang ditolak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Alasan penolakan lantaran Permohonan Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD TA 2021 baru diajukan ke Pemprov Jawa Barat pada 18 Oktober 2021.

Merujuk pada Pasal 179 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepada Daerah paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir, atau selambat-lambatnya di akhir September 2021.

Baca Juga: Hari Ayah Nasional, Ketua DPRD Bekasi Chairoman: Memberikan Energi Positif

Pemerhati Kebijakan Publik Gunawan menyayangkan hal tersebut. Ia pun menyoroti kerja dari Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Herman Hanafi.

Bukan tanpa sebab, menurut Gunawan, Herman Hanafi selaku Pejabat Sekretaris Daerah merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD yang bertugas menyusun anggaran, dalam hal ini APBD Perubahan.

"Ada beberapa tugas Tim Anggaran. Pertama membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kemudian, menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran," terangnya.

Selain itu, sambung Gunawan, TAPD menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta rencana perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.