• Rabu, 26 Januari 2022

Rotasi dan Mutasi Jabatan di Pemerintahan Kabupaten Bekasi Wajib Sesuai Aturan Perundangan

- Jumat, 3 Desember 2021 | 22:31 WIB
Pemerhati Kebijakan Publik Kabupaten Bekasi Gunawan Meminta kepada Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki Agar Mengikuti Aturan Saat Melakukan Rotasi dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. (Istimewa)
Pemerhati Kebijakan Publik Kabupaten Bekasi Gunawan Meminta kepada Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki Agar Mengikuti Aturan Saat Melakukan Rotasi dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. (Istimewa)

HarianSederhana.com, KABUPATEN BEKASI - Tampaknya isu rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sangat santer di masyarakat.

Melihat hal itu, Gunawan selaku pemerhati kebijakan publik pun angkat bicara. Ia menyarankan agar Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Akhmad Marjuki agar mengikuti aturan perundangan bilamana ingin melakukan rotasi dan mutasi jabatan.

"Bila mengacu pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP 11 Tahun 2017, rotasi dan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama harus melewati uji kompetensi, dan hasil uji kompetensi itu harus mendapatkan rekomendasi dari KASN," tutur Gunawa kepada Harian Sederhana, Jumat (03/12).

Bukan saja harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan, Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Akhmad Marjuki bila ingin melakukan rotasi dan mutasi jabatan wajib hukumnya meminta izin Menteri Dalam Negeri.

Baca Juga: Gunawan Sebut DLH Kab Bekasi Jadi Sarang Penyamun, Ini Alasannya

"Artinya ada penambahan syarat administrasi," kata Gunawan.

Ia menerangkan, saat ini sisa masa jabatan Bupati Bekasi yang dijabat Akhmad Marjuki selaku pelaksana tugas menyisakan kurang lebih lima bulan.

"Menurut hemat saya, jika ingin melakukan pengisian kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang sesuai dengan merit sistem dan pola karier PNS sebagaimana diatur di Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pola Karier PNS di lingkungan Pemkab Bekasi," ujarnya.

Hal pertama yang harus terlebih dahulu dilakukan, lanjut Gunawan, adalah mendefinitifkan jabatan sekretaris daerah hasil open bidding atau lelang jabatan.

Halaman:

Editor: Wahyu Saputra

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X