• Selasa, 24 Mei 2022

Gugat Mendagri ke PTUN Jakarta, Langkah Tuti Nurcholifah Yasin Diapresiasi Politisi Senior

- Senin, 6 Desember 2021 | 15:05 WIB
Langkah Tuti Nurcholifah Yasin yang Menggugat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Terkait SK Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi. (Istimewa)
Langkah Tuti Nurcholifah Yasin yang Menggugat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Terkait SK Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi. (Istimewa)

HarianSederhana.com, KABUPATEN BEKASI - Tuti Nurcholifah Yasin resmi menggugat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke PTUN Jakarta terkait Surat Keputusan Mendagri Nomor: 132.32-4881 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi tertanggal 19 Oktober 2021.

Langkah yang diambil Tuti Nurcholifah Yasin mendapatkan apresiasi dari Rohim Mintareja selaku politisi senior Kabupaten Bekasi. Ia menilai apa yang dilakukan Tuti sudah sangat tepat dan bijaksana.

"Tuti Nurcholifah Yasin selaku masyarakat Kabupaten Bekasi yang sangat dirugikan berkaitan dengan terbitnya SK Wakil Bupati dengan sisa masa jabatan 2017-2022. Jadi sangat wajar dia menggugat Mendagri," tutur Rohim kepada wartawan, Minggu (05/12).

Ia menerangkan, pada saat Pemilihan Wakil Bupati Bekasi pada beberapa waktu lalu disinyalir dipenuhi intrik kecurangan.

Baca Juga: Rotasi dan Mutasi Jabatan di Pemerintahan Kabupaten Bekasi Wajib Sesuai Aturan Perundangan

Pasalnya, Tuti Nurcholifah Yasin tidak menyerahkan berkas administrasi sebagai calon wakil bupati tetapi namanya dicatut dalam pencalonan Wakil Bupati Bekasi.

"Tuti Nurcholifah Yasin mengalami kerugian moril lantaran namanya dicatut dalam Pemilihan Wakil Bupati Bekasi yang diselenggarakan DPRD setempat," terang Rohim.

"Tuti tidak pernah menyerahkan berkas-berkas yang dipersyaratkan oleh panitia tetapi dianggap ada, dan dianggap memenuhi persyaratan. Padahal sampai sekarang Tuti tidak pernah menyerahkan berkas persyaratan dan ditetapkan sebagai calon wakil bupati," jelasnya.

Menurut Rohim, Tuti Nurcholifah Yasin sebenarnya telah mengantongi rekomendasi dari tiga partai koalisi. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh DPRD Kabupaten Bekasi.

Halaman:

Editor: Wahyu Saputra

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kinerja Satpol PP Kabupaten Bekasi Diapresiasi

Senin, 14 Maret 2022 | 18:13 WIB

Anggota BPD Bekasi Terlindungi Program BPJAMSOSTEK

Jumat, 11 Maret 2022 | 11:13 WIB

Sidang Sengketa Pilwabup Bekasi Kembali Digelar

Kamis, 10 Maret 2022 | 05:45 WIB

Senin, Kabupaten Bekasi Gelar PTM

Minggu, 6 Maret 2022 | 20:08 WIB

Terpopuler

X