Sidang Paripurna DPRD Kota Depok, Fraksi PKS Sampaikan Hasil Reses

HarianSederhana.com, Depok -  Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS berkomunikasi secara langsung dengan warga masyarakat guna menyerap aspirasi melalui kegiatan reses anggota.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Depok, Moh Hafid Nasir mengungkapkan reses DPRD Depok pada Januari 2022 ini, seluruh anggota DPRD, termasuk dari Fraksi PKS telah mengadakan kegiatan temu masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing- masing, dengan memperhatikan protokol kesehatan.

“Dalam reses ini, aspirasi disampaikan warga Depok di kelompokkan per komisi, yaitu, Komisi A membidangi Pemerintahan, Komisi B, Bidang Perekonomian dan Keuangan, Komisi C , Bidang Pembangunan dan Komisi D, Bidang Kesejahteraan Rakyat,” ungkapnya.

Baca Juga: Nekat Melakukan PTM, Izin Sekolah Bisa Dicabut

Hafidz juga memberikan rekomendasi terkait kasus positif Covid varian Omicron masih tinggi di Depok yang masih perlu terus dipantau, juga diantisipasi pencegahan dan penanganannya, meski fatality rate (angka kematian) terbilang rendah.

“Kebijakan prokes harus diterapkan secara maksimal. Langkah pemulihan kondisi pasca pandemi Covid-19, baik dari aspek kesehatan, kesejahteraan sosial, maupun pemberdayaan ekonomi, terus dikawal oleh Pemkot bekerja sama dengan berbagai elemen swasta, masyarakat, dan media,” jelasnya.

Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, katanya lagi, masih menjadi aspirasi dan perhatian warga Depok. Untuk itu Fraksi PKS meminta agar program perbaikan jalan, normalisasi saluran air, turap kali dan setu, serta pemeliharaan jalan lingkungan yang rusak, tetap dilanjutkan.

Baca Juga: Penundaan PTMT Kota Bogor Tunggu Kebijakan Satgas Covid-19

“Ada pula berkaitan dengan penanganan potensi banjir dan genangan air, mulai dari penanganan sampah di TPS liar dan sampah di aliran sungai, termasuk pembuatan sumur resapan menampung air tanah untuk kebutuhan jangka panjang, sesuai dengan Perda Kota Hijau,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakannya, begitu pula mengenai perbaikan sarana ibadah (masjid, musholla, majelis taklim dan lainnya) dan juga peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, Pembimbing Rohani (Bimroh) dan sebagainya, hendaknya dapat dilanjutkan dan terus ditingkatkan.

“Selain permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup serta pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penting diperhatikan fasilitasi penumbuhan perekonomian dan peningkatan taraf kesejahteraan warga, lewat bantuan pelatihan usaha, permodalan, alat produksi, kemasaran, media pemasaran, dan sebagainya, dengan melibatkan Karang Taruna, PKK, Komunitas, Koperasi, UMKM dan lainnya,” ppungkasnya.***(Sudibyo)