• Jumat, 22 Oktober 2021

KPK: 19 Ribu LHKPN Penyelenggara Negara belum Lengkap

- Selasa, 21 September 2021 | 09:36 WIB
Gedung Merah Putih KPK. (galamedia.pikiran-rakyat.com) (Mohammad Z)
Gedung Merah Putih KPK. (galamedia.pikiran-rakyat.com) (Mohammad Z)

HarianSederhana.com, Jakarta - Sebanyak 19.967 penyelenggara negara dari total 377.344 wajib lapor belum melengkapi kekurangan dokumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Hingga hari ini KPK mencatat masih terdapat 19.967 penyelenggara negara dari total 377.344 wajib lapor LHKPN yang belum melengkapi kekurangan dokumen," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 21 September 2021.

"Kami mengimbau kepada para penyelenggara negara yang belum menyampaikan agar segera melengkapinya," tambah Ipi.

Baca Juga: Masyumi Desak Aparat Bertindak Cepat Usut Penembakan Ustaz di Tangerang

Ia mengatakan sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bahwa LHKPN yang dinyatakan tidak lengkap akan dikembalikan kepada wajib lapor untuk dilengkapi.

"Surat kuasa yang ditandatangani oleh penyelenggara negara, pasangan, dan anak yang telah berusia 17 tahun yang masih menjadi tanggungan penyelenggara negara merupakan salah satu dokumen yang wajib diserahkan sebagai kelengkapan LHKPN," ujar Ipi.

Untuk diketahui, sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mewajibkan penyelenggara negara untuk bersedia melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, termasuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

Baca Juga: Anggaran Pembebasan Jalan R3 Sebesar Rp37 Miliar Dicoret

Sementara sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Halaman:

Editor: Mohammad Z

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ketum PBNU Sebut Orang NU Jarang Kaya

Kamis, 21 Oktober 2021 | 22:03 WIB

Polri Amankan 45 Tersangka Pinjol

Kamis, 21 Oktober 2021 | 21:44 WIB

Aksi Mahasiwa: 7 Tahun Jokowi Khianati Rakyat

Kamis, 21 Oktober 2021 | 20:47 WIB

Ini Makna Filosofi Logo Hari Santri Tahun 2021

Kamis, 21 Oktober 2021 | 11:36 WIB

Hari Ini 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:37 WIB

Lindungi Datamu di Dunia Digital

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 17:29 WIB

Ayo Dukung Gerakan Internet Sehat

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 17:19 WIB
X