• Jumat, 22 Oktober 2021

Anies Penuhi Panggilan KPK

- Selasa, 21 September 2021 | 12:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

HarianSederhana.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa 21 September 2021.

Anies ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta.

"Pada pagi hari ini, saya memenuhi undangan untuk memberikan keterangan dan sebagai warga negara yang ingin ikut serta di dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik maka saya datang memenuhi panggilan tersebut," kata Anies di Gedung KPK.

Baca Juga: Daftar Terbaru Level PPKM Wilayah Jawa-Bali

Anies berharap keterangannya dapat membantu tugas KPK dalam penanganan kasus pengadaan tanah di Munjul tersebut.

"Saya berharap nantinya keterangan yang saya berikan akan bisa membantu tugas KPK di dalam menuntaskan persoalan korupsi yang sedang diproses. Jadi, saya akan sampaikan semua yang dibutuhkan dan semoga itu bermanfaat bagi KPK," ujar Anies.

KPK memanggil Anies untuk tersangka mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC) dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019.

Baca Juga: NASA Kirim Robot Penjelajah Es ke Bulan

Selain Anies, KPK juga memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Edi juga telah hadir memenuhi panggilan penyidik.

Dalam kasus itu, selain Yoory KPK menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR), Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar (RHI), dan satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo.

Atas perbuatan para tersangka tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.

Baca Juga: Penjelasan KPK Soal LHKPN Mendagri Tito Karnavian belum Lengkap

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK menduga Sarana Jaya melakukan perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian "appraisal", dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

Selanjutnya, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara "backdate" dan adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan. *** 

Editor: Mohammad Z

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ketum PBNU Sebut Orang NU Jarang Kaya

Kamis, 21 Oktober 2021 | 22:03 WIB

Polri Amankan 45 Tersangka Pinjol

Kamis, 21 Oktober 2021 | 21:44 WIB

Aksi Mahasiwa: 7 Tahun Jokowi Khianati Rakyat

Kamis, 21 Oktober 2021 | 20:47 WIB

Ini Makna Filosofi Logo Hari Santri Tahun 2021

Kamis, 21 Oktober 2021 | 11:36 WIB

Hari Ini 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:37 WIB

Lindungi Datamu di Dunia Digital

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 17:29 WIB

Ayo Dukung Gerakan Internet Sehat

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 17:19 WIB
X