KY Soroti Jatah Honor Hakim Agung per Perkara

- Kamis, 26 Agustus 2021 | 15:10 WIB
Hakim Agung Mahkamah Agung. sumber: mahkamahagung.go.id (Mohammad Zikry)
Hakim Agung Mahkamah Agung. sumber: mahkamahagung.go.id (Mohammad Zikry)


HarianSederhana.com, Jakarta -  Komisi Yudisial (KY) mempertanyakan kualitas putusan hakim Mahkamah Agung pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2021. PP itu mengatur tentang hakim agung mendapatkan honor sidang per perkara.

"KY berharap Pemerintah dapat menjelaskan kajian yang mendasari sebelum diterbitkannya PP ini. Terutama dengan batu uji, apakah penambahan insentif ini berkontribusi pada kualitas penyelesaian perkara di MA," kata jubir KY, Miko Ginting dalam siaran pers kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).

honor sidang tertuang dalam PP Nomor 82 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas hakim agung dan Hakim Konstitusi. Besaran honor nantinya akan ditentukan oleh Sekretaris MA dengan persetujuan Menteri Keuangan.

"KY berharap Pemerintah dan MA telah memikirkan mekanisme pengelolaan seiring dengan perubahan dari sisi insentif ini, guna memastikan apakah kebijakan ini memang tepat sasaran. Misalnya, dampak dari fasilitas ini terhadap upaya pengurangan arus perkara ke MA yang sudah sejak lama menjadi persoalan mendasar dalam meningkatkan konsistensi dan kualitas putusan," ujar Miko.

Menurut KY, perlu dipikirkan juga mengapa orang banyak mengajukan kasasi/PK. Bila putusan di tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan, tentu jumlah kasasi/PK juga berkurang.

"Agenda pembatasan perkara yang masuk ke MA dan penguatan pengadilan-pengadilan di tingkat bawah seharusnya tetap diutamakan," ujar Miko.

KY melihat prioritas lain yang harus dicarikan solusi yaitu terkait tunjangan dan kesejahteraan serta fasilitas kedinasan bagi hakim-hakim di tingkat pertama.

"Merekalah yang selama ini menangani beban perkara signifikan dan berhadapan langsung dengan pihak-pihak berperkara," ucap Miko.

Kemudian prioritas anggaran lain yang juga layak diutamakan sejalan dengan agenda pembaruan peradilan dan kebutuhan terhadap situasi negara terkini.

"Misalnya, dukungan anggaran yang memadai untuk peningkatan sarana dan prasarana persidangan demi mendukung efektivitas pelaksanaan sidang elektronik di masa pandemi," kata Miko.

Sebelumnya, juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro mengungkapkan beratnya beban kerja hakim agung.

"Betapa pun beratnya tugas dan beban kerja MA yang menangani perkara yang jumlahnya sekitar 22.000 perkara setahun, namun berkat kerja keras berdasarkan Laporan Tahunan MA Tahun 2020, MA berhasil mengadili perkara sebanyak 20.562 perkara telah diputus dari total perkara yang ada 20.000 lebih perkara," kata Andi dihubungi wartawan terpisah.

Editor: Mohammad

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

X