HARIAN SEDERHANA, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menstop kebijakan ganjil genap. Dan untuk memutuskan dilanjut atau tidaknya, saat ini sedang melaksanakan evaluasi hingga akhir pekan depan.
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, pada pekan pertama tidak berlakunya ganjil genap, yakni saat Sabtu (6/3) dan Minggu (7/3), arus lalu lintas Kota Bogor cenderung padat dibanding saat pemberlakuan ganjil genap sebelumnya.
“Kemacetan meningkat. Tetapi data-data covid-nya harus kita pelajari minimal dua minggu. Jadi minggu depan baru kelihatan,” ujar Bima kemarin.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menjelaskan, terdapat beberapa indikator terkait diterapkannya kembali atau tidak ganjil genap. Di antaranya, fatality rate, tingkat kesembuhan, bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit, tingkat reproduksi virus dan lain-lain.
“Sejauh ini belum terlihat, sebab masih sepekan lagi ganjil genap tak diberlakukan. Jadi pekan depan baru terlihat semua indikatornya. Kita lihat dalam satu minggu dampaknya atau dua minggu masa inkubasi virus,” ucap Dedie.
Dedie juga mengakui bahwa kemacetan yang terjadi di akhir pekan pasca tidak diterapkannya ganjil genap, merupakan bentuk dari tingginya mobilitas masyarakat. “Memang kemacetan tidak masuk indikator, tapi faktor penunjang terjadi risiko,” katanya.
Lebih lanjut, Dedie menambahkan, pemberlakuan ganjil genap lantaran pemkot bertujuan untuk menekan mobilitas warga. “Kita berlakukan ganjil genap maksudnya supaya sepi. Tapi di satu sisi lain sektor usaha terpukul,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Satgas Covid-19 DPRD, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) menilai bahwa kebijakan ganjil genap yang diterapkan pekan lalu sudah dilaksanakan secara maksimal di tengah kota. Namun, tak maksimal di pinggiran daerah.
Sebab, kata dia, sejak kebijakan ganjil genap diberlakukan, kemacetan dan kerumunan massa justru terjadi di pinggiran. Seperti di kawasan Bangbarung. Hal itu, lantaran tidak adanya pos pemeriksaan di pintu keluar Tol BORR Tanah Baru.
“Harusnya kalau mau benar-benar menerapkan kebijakan itu. Pintu masuk ke Kota Bogor, khususnya jalur mobil dijaga oleh petugas,” katanya.
Ia pun sepakat bila Pemkot Bogor wajib membuat alternatif kebijakan baru pengganti ganjil genap. Lantaran, penerapan kebijakan itu sangat berimbas terhadap sektor perekonomian menengah ke bawah.
“Harus disadari kebijakan itu sangat berimbas kepada sektor ekonomi. Sementara hingga kini tak ada bantuan untuk menggenjot sektor ekonomi kecil,” ucapnya.
Rapid antigen, kata dia, merupakan salah satu alternatif kebijakan yang patut dipertimbangkan oleh Pemkot Bogor. “Dengan begitu, roda perekonomian dapat berputar tanpa adanya hambatan. Sekaligus mampu menekan persebaran corona,” tandasnya.
