HarianSederhana.com, Bogor - Kasus kekerasan pelajar di Kota Bogor menguak fakta bahwa ternyata, sumber masalah kekerasan pelajar adalah adanya kehadiran alumni yang menggerakkan pelajar untuk tawuran.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan, akar permasalahan dari kekerasan pelajar dan tawuran ini tidak lepas dari masih nyambungnya komunikasi dengan alumni. Jadi, harus ada langkah kongkret dari KCD dan Pemkot Bogor untuk memutus mata rantai.
"Ya, supaya tidak ada alumni yang mengendalikan dan melakukan kaderisasi. Bahkan alumni membuat iuran wajib, dimana siswa yang tidak ikut tawuran membayar Rp10 ribu dan yang ikut Rp2 ribu, kita kaget dengar itu,” ungkap Mohan.
Baca Juga: 6 Langkah Solusi Penanganan Tawuran dan Kekerasan Pelajar
Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja menyikapi insiden kekerasan pelajar yang masih kerap terjadi di Kota Bogor dan upaya menyelesaikan persoalan tersebut, Rabu 13 Oktober 2021.
Rapat kerja ini dikuti Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor, Satpol PP Kota Bogor, Satgas Pelajar, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Bogor, dan aparatur wilayah.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV Said Muhammad Mohan ini juga dihadiri Sekretaris Komisi IV Endah Purwanti serta anggota Komisi IV Sri Kusnaeni, Devie Prihartini Sultani, Anna Mariam Fadhilah, Eny Indari, dan Ahmad Rifki Alaydrus.
Baca Juga: Tawuran Berujung Seorang Siswa Tewas, PTM Dua Sekolah Disetop
Mohan juga menyebut untuk keberadaan titik-titik lokasi kekerasan pelajar, diketahui berada di taman-taman Kota Bogor yang jarang diperhatikan, seperti Taman Palupuh.
Untuk itu, Mohan meminta Disperumkim Kota Bogor agar lebih memperhatikan dan memaksimalkan penjagaan di taman-taman yang ada di Kota Bogor, bukan hanya di tengah kota.
Menurutnya, jangan hanya membuat taman dan dibiarkan, tapi juga dilakukan perawatan, penjagaan agar tidak timbul kegiatan yang sifatnya negatif.
Baca Juga: Polresta Bogor Kota Bekuk Belasan Remaja Pelaku Tawuran
"Kami minta penerangan disekitar Taman Palupuh itu dimaksimalkan, kemudian dipasangi CCTV dan kita minta dipasang speaker toa, agar kalau ada kerumunan dan kegiatan negatif bisa dibubarkan dari jarak jauh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mohan juga menyinggung soal adanya penjual miras di sekitaran Taman Palupuh dan taman-taman lainnya di Kota Bogor. Ia pun meminta Satpol-PP Kota Bogor menindak tegas para penjual miras tersebut.
Dengan maraknya penjual miras ini, Mohan menduga adanya oknum yang membiarkan dan memberikan lapak berdagang kepada para penjual miras.
Baca Juga: Tiga Pelaku Pembacokan Pelajar Diringkus Polresta Bogor Kota
“Kita nggak tahu ada apa ini. Apakah ada oknum yang membiarakan atau bagaimana? Makanya kita minta Satpol PP untuk menutup itu. Tidak perlu pakai teguran, tindak tegas,” tegas Mohan.
Dari hasil rapat yang berjalan kurang lebih empat jam ini, Mohan mengaku akan membuat sebuah rumusan bersama anggota Komisi IV dan akan meminta Ketua DPRD agar mengeluarkan rekomendasi kepada Walikota dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar bisa dijadikan kebijakan.
“Langkah kita adalah kita ingin membuat satu rumusan rekomendasi kelembagaan, kita akan minta pimpinan agar menyurati Walikota dan Disdik Jabar supaya ada langkah yang bisa dijalankan,” kata Mohan.
Baca Juga: Jadi Korban Pembacokan, Dua Pelajar Kota Bogor Nyaris Tewas
Hal ini nantinya berkenaan dengan kebijakan untuk memaksimalkan peran Satgas Pelajar. Karena menurut Mohan, kinerja Satgas Pelajar Kota Bogor sudah sangat baik dalam mencegah dan menyelesaikan persoalan kekerasan pelajar.
"Hanya saja, pihak KCD jabar kurang memberikan perhatiannya kepada para petugas Satgas Pelajar Kota Bogor," ungkap dia.
Dijelaskanny, Satgas Pelajar sudah luar biasa kerjanya, cuma terhambat soal jumlah personel dan anggaran yang kurang perhatian dari Pemkot Bogor dan Pemprov Jabar.
Baca Juga: Kadin Kota Bogor Gelar Event Youth Entrepreneurship Competition 2021 bagi Pelajar SMA/SMK
"Ini kan permasalahan banyaknya di SMA dan SMK, maka satgas pelajar harus dapat perhatian lebih dari Disdik Jabar, kita sudah tekankan juga ke KCD supaya bisa merumuskan kebijakan untuk satgas pelajar agar lebih maksimal melakukan pengawasan di Kota Bogor,” pungkasnya.***(Tim HS/Asep Supriyanto)
Artikel Terkait
Vaksinasi Tembus 83 Persen, Kecamatan Tapos Sisir Warga yang Belum Divaksin
Dugaan Pungli PTSL, Kantor BPN Kota Depok Didemo
Tiga Titik Rawan Kecelakaan di Depok Dipasang Rambu Lalu Lintas
Aleg PKS Jembatani Vaksinasi Sinovac di Pancoran Mas
Pilkada 2024, PPP Kota Bogor Dorong Kader untuk Bertarung