HARIAN SEDERHANA, BEKASI – Masyarakat Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi sangat mendambakan keberadaan polder air di wilayah Kelurahan Kranji.
Hal itu, mengingat sejak puluhan tahun lalu banjir yang terjadi di wilayah Kranji, bahkan Bekasi Barat belum bisa teratasi dengan baik hingga saat ini.
Terlebih, titik banjir di wilayah Kecamatan Bekasi Barat cukup banyak.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi Agus Harpa mengatakan, di wilayah tersebut ada sebanyak 13 titik banjir atau 1.340 KK yang terdampak banjir. Bahkan satu warga hanyut terbawa arus Kali Cakung.
BPBD juga mengklaim pada Selasa (23/02) banjir di Kota Bekasi sudah surut sekaligus mengimbau kepada warga agar tetap berhati-hati dan antisipasif dalam sepekan kedepan.
“Antisipasi dalam sepekan kedepan karena dimungkinkan terjadi hujan deras di wilayah Jabodetabek, waspada untuk masyarakat kota bekasi,” ujar Agus lewat selulernya.
M. Said tokoh masyarakat Kecamatan Bekasi Barat kepada Harian Sederhana mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi program pembangunan Polder Bekasi Barat untuk menanggulangi persoalan banjir yang setiap tahun menjadi masuk dalam draft realisasi APBD tahun anggaran 2021-2022.
“Alhamdulillah tahun 2021-2022 ini sudah masuk realisasi di draft APBD bahwa program pembangunan polder yang sempat terkendala ini dilanjutkan oleh Wali Kota Rahmat Effendi,” ujarnya, Senin (22/02).
Pria yang juga sebagai Bendara Umum DPW PPP Provinsi Jawa Barat ini mengakui, program pembangunan polder ini pernah digagas di tahun 2008-2009 lalu saat ia masih menjabat anggota Komisi II DPRD kota Bekasi
“Ini program dahulu, tapi kami terus lanjut perjuangkan aspirasinya makanya 2008-2009 masih dalam pembahasan. Kemudian masuk dalam pembahasan APBD tahun 2008-2009 setelah disepakati lalu disurvei dan waktu itu sudah ketemu antara pihak kelurahan,” ujarnya.
“Sekda sebagai perwakilan pemerintah dan Mochtar Muhamad sehingga deal harga, cuma persoalannya gak deal harga waktu itu pemerintah minta tiga kali bayar APBD sedangkan pemilik tanah minta dua kali bayar APBD. Disanalah tidak ketemunya sampai dengan berikutnya dalam artian tidak lagi menjadi pembahasan dalam APBD,” katanya.
Jika dikatakan polder ini kebutuhan, Said mengatakan polder ini sangat dibutuhkan untuk menangani persoalan banjir khususnya di Bekasi Barat yakni Kranji, Kota Baru dan Jakasampurna.
Hasil Musrenbang tentang pembuatan polder di Kelurahan Kranji RW 10 sebetulnya sudah dalam pembahasan di tahun 2008-2009 lalu, waktu itu Mochtar Mohamad masih menjabat sebagai Wali Kota Bekasi dan Rahmat Effendi selaku Wakil Wali Kota Bekasi serta Tjandra Utama yang menjabat Sekda Kota Bekasi saat itu.
“Waktu itu Pemkot Bekasi mencari dua lahan di daerah Bekasi Barat. Lahan pertama untuk pembuatan lapangan sepakbola kecamatan Bekasi Barat karena saat itu Persipasi sedang maju majunya dan sesuai dengan program pemerintah daerah agar setiap kecamatan punya lapangan sepakbola,” ujarnya.
“Kedua, saat itu saya masih menjabat dewan bahwa kita sangat paham di Duta Kranji ini banjir sejak zaman dulu berdirinya. Duta Kranji, Kota Baru dan sekitarnya saya mengusulkan dibangun polder, saya tawarkan polder itu lahannya di RW 10 kebetulan lahannya juga cukup besar punya Haji Warko,” ujarnya.