Ini Pesan Komisi Terhadap Pelaksana Pembangunan Alun-alun dan Lapang Merdeka

HarianSederhana.com, SUKABUMI - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi meninjau langsung pengerjaan proyek Alun-alun dan Lapang Merdeka, Sabtu (28/08) pagi.

Kedatangan Komisi II ini untuk memastikan pengerjaan proyek Alun-alun dan Lapang Merdeka berjalan dengan baik. Pembangunan proyek dengan nilai anggaran Rp 19 miliar lebih ini diharapkan bisa tepat waktu sesuai tertera dalam kontrak tender.

Ketua Komisi 2 DPRD Kota Sukabumi Ivan Rusvansyah mengatakan, pembangunan proyek besar yang sedang dilakukan saat ini diminta memperhatikan mutu dan kualitas bahan dasar bangunan yang dipergunakan.

"Untuk progres pengerjaan, berdasarkan pantauan saat ini masih plus. Namun, kita tetap harus mengawasi karena waktu pengerjaan yang begitu pendek, sehingga kita bersama harus terus memantau perkembangan setiap minggunya, bila perlu setiap hari," tutur Ivan.

Ivan berharap dalam masa kontrak pengerjaan yang dilakukan oleh PT Sihyong Jaya Persada (SJP) bisa sesuai dengan waktu pengerjaan dan juga kualitas bahan yang digunakan. Meskipun menurutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan salah satu kendala yang bisa menghambat proses pengerjaan saat ini.

"Mudah-mudahan di Januari ini, masyarakat Kota Sukabumi bisa merasakan manfaat dari Alun-alun dan Lapang Merdeka Sukabumi ini. Jika kami lihat dari track record pengembangnya, Insya Allah kami yakin, dan harus yakin bahwa pengembang akan menyelesaikan pekerjaannya sesuai waktu yang ditentukan," jelasnya.

Sementara itu, Manajer Lapangan PT SJP Nukman Arif Pulungan mengatakan, pihaknya sangat menjaga betul kualitas barang yang digunakan, serta durasi pengerjaan yang ditetapkan.

Ia bahkan mengatakan siap untuk dilakukan pengecekan terkait spesifikasi bahan bangunan yang digunakan pada pembangunan Alun-alun dan Lapang Merdeka Kota Sukabumi ini.

"Untuk kualitas bahan bangunan, kami sangat terbuka. Silahkan bagi yang ingin mengecek spesifikasinya sesuai dengan yang ditentukan atau tidak," ujar Pulungan kepada awak media.